Maksimalkan Visi Besar Pohuwato, Pemkab gandeng UNHAS,UMI Dan JICA
11/05/2022
Pohuwato,Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Tomini
16/06/2022
Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 Kabupaten Pohuwato merupakan Dokumen Laporan untuk tahun pertama Kepemimpinan Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga Dan Wakil Bupati Ibu Hj.Suharsi Igirisa yang didasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD 2021-2026.
Kepala Baperlitbang, Irfan Saleh menyampaikan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk penyampaiaan LKPJ kepada DPRD telah sesuai amanah regulasi yakni paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Alhamdulillah, Dokumen LKPJ kami serahkan tepat waktu, yakni tanggal 30 Maret 2022. Dimana regulasi mewajibkan hal ini yaitu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran habis
Ungkap Irfan Saleh , sebelumnya disaat rapat terbatas tentang tanggapan Fraksi.
LKPJ yang telah selesai dibahas melalui Sidang Paripurna pada tanggal 18 April 2022 , telah menghasilkan Keputusan bersama dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Pohuwato Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk ditindaklanjuti oleh Organiasi Perangkat Daerah. Poin-poin Rekomendasi tersebut, diantaranya yakni :
- Peningkatan Tenaga Dokter Spesialis
- Beasiswa Program 1 Dokter 1 Kecamatan
- Peningkatan Jalan Akses Desa
- Penyerapan Tenaga Kerja di beberapa sektor Industri
- Honor Para Imam dan Pegawai Syar’i
- Percepatan Penyelesaian Pembangunan Bandara
- Peningkatan Jumlah Wisatawan
- Bantuan Alsintan/ Pertanian, dan
- Alokasi Anggaran untuk Pemilu 2024
Hari ini, kami telah melayangkan surat pemberitahuan melalui Surat Nomor 800/sek-baperlitbang/987 yang berisi poin-poin rekomendasi LKPJ untuk kami dan OPD tindaklanjuti dan akan diadakan evaluasi diakhir tahun anggaran berikutnya
Tambah Kaban Baperlitbang
LKPJ disusun memiliki peran sebagai bahan evaluasi untuk kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan. Melalui mekanisme ini, progress dan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembangunan dapat dicermati dan dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
posted by : Fitriyanto Maidji
